Proyek MBG, Potensi Markup Belanja BGN, dan Overclaim Kesuksesan Rezim

Proyek \\\"makan bergizi gratis\\\" (MBG) dibebani klaim-klaim besar. Kenyataannya, data dan klaimnya itu tidak pernah solid kebenarannya.

KLAIM Presiden Prabowo Subianto soal proyek MBG berhasil menciptakan 1 juta lapangan kerja terdengar sangat mengesankan. Di atas kertas, hitungannya pun masuk akal. Tinggal mengalikan jumlah dapur MBG dengan jumlah pekerja, berikut dengan rantai pemasok bahan makanan.

Angka ini semakin fantastis ketika saat bersamaan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengklaim serapan tenaga kerja formal dari investasi pada September 2025 mencapai hampir 2 juta.

Sayangnya, klaim itu justru tidak menggambarkan penambahan jumlah orang bekerja di Indonesia.

Menurut catatan BPS, ada 146,54 juta orang bekerja pada Agustus 2025. Angka ini naik 1,9 juta dari Agustus 2024. Pada saat yang sama tingkat pengangguran terbuka turun tipis dari 4,91 persen menjadi 4,85 persen.

Jika penambahan 1,9 orang yang bekerja itu sebanyak 1 jutanya dari proyek MBG sebagaimana klaim Prabowo, apakah lantas sisa 900 ribunya adalah kinerja pasar? Bukankah itu terlalu kecil untuk negara dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen?

Katakanlah memang demikian hebat proyek MBG sehingga ia bisa mendominasi penambahan jumlah orang bekerja di Indonesia, tapi pertanyaan lanjutannya: mengapa penambahan jumlah orang bekerja pada periode Agustus 2024 ke Agustus 2025 justru kecil dibandingkan periode sebelumnya?

Sebagai gambaran, proyek MBG berjalan pada Februari 2025. Pada September 2025, atau tujuh bulan setelahnya, Prabowo sudah mengklaim pembukaan 1 juta lapangan kerja baru karena MBG.

Namun, jika dibandingkan capaian jumlah orang bekerja pada Agustus 2023 ke Agustus 2024, klaim kesuksesan MBG ini adalah “capaian” yang sepele.

Pada periode itu, ada 139,8 juta orang bekerja pada Agustus 2023, yang meningkat menjadi 144,6 juta pada Agustus 2024. Artinya, tanpa ada proyek MBG, ekonomi Indonesia saat itu bisa menambah 4,8 juta orang bekerja, berdasarkan data BPS. Sementara ketika proyek MBG berjalan, angkanya justru menurun.

Data ini menunjukkan alih-alih betapa cerdas pemerintah sekarang merancang kebijakan untuk membuka lapangan kerja via MBG, justru menunjukkan betapa lemahnya peran pemerintah mengurus penciptaan lapangan kerja.

Ini terbukti bahkan dengan pemborosan puluhan triliun rupiah buat menopang MBG pada 2025, realitasnya justru sebaliknya. Padahal ini belum mengintip klaim-klaim besar dari program lain pemerintah, seperti Danantara.

Klaim Sembarangan, Tak Tepat Tujuan
Keunikan MBG adalah klaim-klaim yang menyertainya justru tidak berkaitan langsung dengan tujuan program. Tujuan program MBG sebenarnya lebih fokus meningkatkan kualitas gizi. Tapi klaim yang disampaikan pemerintah untuk omon-omon urusan lain.

Seperti halnya klaim MBG turut mendongkrak penjualan sepeda motor nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengklaim 60 persen pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias dapur MBG bisa membeli sepeda motor baru.

“Program MBG tidak hanya menyasar (pelaku) produk-produk pertanian seperti bahan baku (yang memperoleh keuntungan dari MBG), tetapi berdasarkan data dari perusahaan kendaraan bermotor, angka penjualan sepeda motor mencapai 4,9 juta di tahun 2025 yang terdongkrak oleh MBG. Di SPPG, 60 persen pegawainya bisa beli motor,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, sebagaimana dilansir Antara.

Klaim Dadan itu sulit diverifikasi. Namun, satu hal yang bisa diverifikasi terkait sepeda motor baru adalah BGN menganggarkan Rp1,2 triliun untuk membeli sepeda motor listrik pada tahun anggaran 2025.

Saya mengunduh data pengadaan barang dan jasa BGN tahun 2025 yang dipublikasi LKPP. Dari data itu ada anggaran pembelian sepeda motor listrik yang nilainya Rp1,2 triliun, belum termasuk ongkos kirim.

Dari penelusuran itu, BGN membeli sepeda motor listrik melalui e-Katalog 6.0 yang disediakan perusahaan Yasa Artha Trimanunggal. Dari laman pengadaan, perusahaan menjual dua jenis sepeda motor bermerek Emmo Mobility. Seri JVH Max seharga Rp49.950.000, dan JVH GT seharga Rp48.840.000. Perusahaan ini juga menyediakan layanan pengiriman sepeda motor ke berbagai daerah.

Dalam website Emmo Mobility, perusahaan baru mengunggah brosur kedua motor itu pada 18 Februari 2026. Dalam profil di laman website, sejarah perusahaan ini baru didirikan pada 2025 dan mengklaim sudah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia.

Namun, dari penelusuran di Google Maps, tidak satu pun menunjukan ada dealer Emmo Mobility. Alamat perusahaan yang tercantum dalam website merujuk sebuah kantor perusahaan motor listrik lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri.

Penelusuran lain menunjukan hak paten desain industri motor ini baru didaftarkan pada 17 Oktober 2025, sementara proses pembelian motor diperkirakan sudah selesai dilakukan pada 14 Oktober 2025 (sebagaimana bisa dibaca dari kode ’01K7H947T92XHCTQ270JBQYKZ6′ dalam dokumen LKPP).

Jika Dadan mengklaim proyek MBG mendongkrak pembelian sepeda motor, satu-satunya dokumen yang bisa menunjang klaim dia adalah pembelian motor listrik ini.

Niatnya Penghematan, Aslinya Dipakai buat Pemborosan
Narasi lain pemerintah untuk membela MBG adalah anggarannya bersumber dari penghematan. Namun narasi ini rapuh.

Faktanya, anggaran MBG 2026 masuk dalam alokasi 20 persen dana pendidikan. Tidak ada menyiratkan hasil penghematan atau realokasi dari penghematan anggaran lain, malahan mengurangi jatah anggaran pendidikan.

Jika benar anggaran ini adalah hasil penghematan, tidak seharusnya BGN menghambur-hamburkan anggaran untuk hal yang tidak perlu.

Saya mengunduh data pengadaan barang dan jasa serta belanja BGN tahun 2025 dari LKPP. Data itu lalu saya analisis dengan membuat kategorisasi untuk setiap belanja yang dilakukan BGN.

Total pelaksanaan belanja BGN tahun 2025 yang dicatat oleh data LKPP sebesar Rp6,2 triliun.

BGN melakukan belanja melalui beberapa mekanisme seperti tender, pengadaan langsung, hingga pembelian bia e-katalog. Semuanya ada 1.089 paket belanja, yang kemudian saya kelompokkan dalam 23 kategori.

Dari kategorisasi itu belanja terbesar adalah kendaraan, yang di dalamnya memuat sewa mobil dan pembelian sepeda motor listrik dengan total Rp1,39 triliun.

Disusul anggaran pembangunan dapur MBG Rp1,26 triliun, serta pembelian perangkat keras dan komputer Rp830 miliar.

Selain belanja sepeda motor listrik, belanja BGN paling mencolok adalah pembelian pakaian mencapai Rp622,3 miliar.

Anggaran beli pakaian ini meliputi beli seragam, PDH, PDL, sepatu dinas, sepatu olahraga, topi, baret, kaos, kaos kaki, dan aksesoris seperti ikat pinggang.

Untuk pembelian kaos kaki, BGN mengeluarkan duit pajak kita sebesar Rp6,9 miliar.

Salah satunya dibeli melalui e-katalog 5.0 dari perusahaan PT Gajah Mitra Paragon dengan total Rp3,4 miliar untuk kaos kaki hitam harian, kaos kaki olahraga, dan kaos kaki lapangan.

Dari laman e-katalog, harga satuan kaos kaki yang dijual PT Gajah Mitra Paragon bervariasi, dari Rp34.999 untuk kaos kaki harian hingga Rp100.000 untuk kaos kaki lapangan. Harganya cukup fantastis mengingat tidak ada merk dan tidak SNI.

Untuk kaos kaki lapangan, BGN menggelontorkan uang pajak kita Rp1,7 miliar. Artinya, BGN membeli sekitar 17.000 pasang kaos kaki lapangan dengan harga satuan Rp100.000 sebagaimana tercantum dalam e-katalog. Jika dibandingkan harga di pasaran, harga kaos kaki Rp100.000 sudah bisa mendapatkan kaos kaki bermerk.

Sumber: INAPROC
Anggaran besar lainnya yang diambil dari pajak kita adalah pembelian perangkat keras dan komputer. Salah satu yang mencolok adalah pembelian komputer tablet untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang totalnya mencapai Rp508,4 miliar.

Sebagai konteks, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia adalah proyek pendidikan tentara-tentaraan yang digagas Prabowo saat masih Menteri Pertahanan. Di bawah payung Komponen Cadangan alias Komcad, semacam tentara rakyat, para sarjana dari warga sipil dilatih militer lewat Universitas Pertahanan.

Di masa jadi presiden, sarjana paramiliter ini menjadi komponen penting Prabowo buat proyek MBG. Bahkan rencananya puluhan ribu bakal diangkat jadi ASN (sebagai pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK) di bawah BGN sebagai lembaga pemberi kerja. Mereka akan ditempatkan sebagai kepala unit dapur MBG di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Lagi-lagi militerisasi: BGN punya tangan di bawah lewat pegawai sipil yang militer; Kementerian Pertahanan punya mata sipil untuk mengurus proyek pangan dan sesekali dibutuhkan buat bertempur (dalam keadaan mendesak menurut rezim).

82 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melaksanakan pendidikan dasar militer (Diksarmil) bagi peserta program SPPI Batch-3 Tahun Akademik 2025 di Rindam IV/Diponegoro, Jawa Tengah. Pendidikan berjalan tiga bulan dan setelah lulus mereka akan memimpin dapur MBG. (Dok. BGN)
Salah satu pembelian melalui e-katalog untuk komputer itu dari PT Mitrawira Hutama Teknologi dengan total Rp84,7 miliar.